MUBA, Pangkalanmedia.com – Puluhan massa aksi damai yang tergabung dalam LSM Lembaga Aspirasi Nusantara (LAN) dan LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) kembali mendatangi Kantor Bupati Musi Banyuasin (Pemkab Muba), Selasa (30/9/2025). Mereka menyuarakan polemik pelaksanaan MUBA Expo 2025 yang dinilai sarat kontroversi dan mencederai kepercayaan publik. Sorotan utama yang mencuat adalah dugaan adanya pungutan liar (pungli) terhadap peserta kegiatan.
Ketua LSM LAN, Fitriandi, dalam orasinya menegaskan bahwa penyelenggaraan expo tahun ini justru menimbulkan dampak negatif. Mulai dari penutupan jalan umum yang merugikan hak pengguna jalan, hingga penumpukan sampah pasca malam pembukaan.
“Kegiatan ini menimbulkan citra buruk bagi masyarakat Muba. Sepertinya kurang ada koordinasi yang baik dari panitia,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua LSM TRINUSA, Parlan, menyoroti adanya pungutan biaya yang dibebankan kepada UMKM peserta expo. Padahal, menurutnya, kegiatan tersebut telah dianggarkan melalui APBD Muba tahun 2025 sebesar Rp2,6 miliar yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Seharusnya semua peserta gratis. Namun faktanya, ada UMKM yang diminta membayar Rp3 juta untuk sewa tenda. Kami menilai ini bentuk penyalahgunaan, menjadikan MUBA Expo ajang bisnis, bukan pemberdayaan rakyat,” ujarnya.
Massa aksi kemudian diterima oleh Asisten II Bidang Pembangunan Setda Muba, Alva Elan, didampingi Plt. Kepala Disperindag, perwakilan Dishub, serta Satpol PP Muba.
Dalam rapat dengar pendapat, Plt. Kepala Disperindag menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat ataupun instruksi resmi terkait pungutan biaya.
“Kami tidak pernah menginstruksikan adanya pungutan kepada peserta MUBA Expo. Jika ada yang memungut, itu bukan kebijakan resmi dari dinas,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Alva Elan menyampaikan bahwa seluruh masukan dari masyarakat dan LSM akan dijadikan bahan evaluasi oleh Pemkab Muba, khususnya Disperindag, agar penyelenggaraan kegiatan serupa di masa mendatang lebih transparan dan tertib.
Meski demikian, baik Fitriandi maupun Parlan tetap mendesak Bupati Muba, H. Toha, agar segera menindaklanjuti dugaan pungli tersebut. Menurut mereka, praktik pungutan liar itu jelas mencoreng niat baik pemerintah dalam memperkenalkan produk khas daerah dan memberdayakan UMKM lokal.
“Kalau benar pungutan itu dilakukan, tentu ada keterlibatan orang dalam. Tidak mungkin ada masyarakat berani memungut Rp3 juta tanpa seizin pihak tertentu. Kami menduga pungutan ini terorganisir dengan rapi,” pungkas Parlan.
